apa yang dimaksud pemerintah daerah. [1] DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada. apa yang dimaksud pemerintah daerah

Swapraja (kata serapan dari Jawa: ꦱ꧀ꦮꦥꦿꦗ, translit. 2. pemerintahan yang sama, akan tetapi akan berbeda hasilnya bila dianalisa. 2. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Apa yang dimaksud dengan Dekonsentrasi? Menurut PP No. Dengan memahami pengertian hukum, sebagai landasan pikir, maka yang dimaksud dengan Hukum Pemerintahan Daerah adalah hukum yang mendasari dan mengatur. 4. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. go. dengan evaluasi. Menurut Indrajit (2002), E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan. Yang dimaksud dengan "pengukuran kinerja mandiri" adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (self assesment) terhadap kinerja semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah). ”. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Retribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat UU dan Perda. 1. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya! Dana alokasi umum. Pemerintah Indonesia dibentuk sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedua,. 吴语. Diharapkan daerah-daerah tertinggal dapat lebih diperhatikan serta lebih berkembang. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. (5)Apa Yang Dimaksud dengan Otonomi Daerah? Dikutip dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 1/2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Bachtiar Arif dkk (2003) Akuntansi pemerintahan ini ialah kegiatan atau juga aktivitas pemberian jasa didalam menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah, dengan berdasar pada adnaya proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas suatu informasi keuangan dan juga pengikhtisaran suatu transaksi. 15. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. Berdasarkan pengertian dari PAD di. profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Politik lokal secara harfiah adalah bagian dari suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu Negara. 1Urusan pemerintahan absolut ini dapat dilaksanakan pemerintah pusat sendiri atau dengan melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pasal 33 : Cukup jelas. Perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Pengertian Desentralisasi – Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli : Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk dapat mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan juga aspirasi dari rakyatnya. Menurut Undang-Undang No. PEMBAHASAN 1. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa serta merta ikut. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Soenarko, 2003:41) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah (pemda), yang menggambar perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk membiayai kegiatan, proyek, dan operasional kerja pemerintah. Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 39/2009 tentang. H. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan. Kita lebih dulu mengulas kepanjangan dari akronim dan pengertian LKPJ itu sendiri. 1, Cilandak Bar. Definisi: Jenis: General Bond Obligasi yang dijamin oleh Keuangan Pemerintah Daerah. Penulis mencoba mengulas secara umum istilah LKPJ dan LKPD tersebut. pemerintah daerah : Gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Badrudin (2012), APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam. , Wahyu Maizal, hal. Kranenburg sebagai pouvoir constituant,. Desentralisasi. Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal ,. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya terdapat rencana, akan seperti apa dan bagaimana suatu daerah dijalankan selama 1 tahun ke depan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dalam konteks ini, UU No 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemerintah daerah" itu adalah kepala daerah dan DPRD. Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Pelayanan. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. 14. Yang dimaksud dengan Perangkat Pusat di Daerah adalah kecuali Gubernur juga instansi vertikal, unit kerja atau fungsionaris pemerintah yang diberi pelimpahan wewenang pemerintah. Abdul Halim (2002:143) Akuntansi Pemerintah adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan : 1. Tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud Peraturan Desa, jenis-jenisnya, dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan. Iuran yang harus dibayarkan dalam program JKN Sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013, terdapat besaran iuran per bulan tertentu yang harus dibayar sesuai dengan jenis kepesertaan masing-masing dalam. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai. Definisi. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). PEMERINTAH berencana merasionalisasi pajak daerah melalui omnibus law perpajakan. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Paling lama 7 (t ujuh) Hari setelah keputusan. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Istilah yang satu ini cukup sering diucapkan oleh beberapa pihak, namun. Daerah otonom. 1 Definisi Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. Sekaitan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah kedalam. 40 Ibid. Berikut ini, ada beberapa yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan. Menurut Indrajit (2002), E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara. Pemerintahan. Pada paparan APBN Kita, yang dilaksanakan pada 21 Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana transfer ke daerah hingga 30 September 2022 sudah tersalur sebesar Rp 552,6 triliun atau naik 2,1%. Desentralisasi akan di dpaat apabila kewenangan 110 Ibid. 42 Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011. Kalau begitu, apakah pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan pemerintahan? Benar, pada. Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia. Defenisi pemerintah • Sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan • Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif • Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR • Pemerintah adalah kekusaan yang. Etimologi. Shutterstock) KOMPAS. Baca juga: Lembaga-lembaga. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. id. Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses pembentukan suatu negara, para founding father berupaya mencari bentuk yang baku untuk sistem pemerintahan. Berikut contoh urusan. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Rasionalisasi mencakup dua aspek, yaitu penentuan tarif pajak daerah tertentu yang berlaku secara nasional dan evaluasi peraturan daerah yang menghambat kemudahan berusaha. Bentuk lain dari kata ini antara lain nagaghi, nagori, nagoghi, nagoi, nogori, nogoghi, nogoi, nugoi, neghing, negara, negeri, nogoro. Hadjon (1994) menyampaikan bahwaSebelum membahas pejabat tinggi, tidak salah bila kita mengetahui apa yang dimaksud instansi pemerintahan. 3. demokrasi. bappedalitbang. Suara. Apa yang dimaksud dengan investasi pemerintah daerah? 2. Tetapi propinsi-propinsi di Indonesia juga merupakan kesatuan administratif pemerintahan. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki. Selanjutnya, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, maka kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan DPRD bersama Kepala Daerah. Beberapa pelayanan yang dilaksanakan pemerintah pusat merangkum masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan,. Pengertian Instansi merupakan suatu perusahaan atau badan usaha dalam yang melakukan kegiatan kepada masyarakat. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Pemerintah pun bertindak sebagai alat perkembangan, baik di pusat atau di daerah. Perkakas. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Apa yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk? Pendaftaran penduduk adalah proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahKOMPAS. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Pajak daerah yang diperoleh digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah. Selain kelebihan, berikut ini adalah kekurangan dari penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan: 1. Jl. Yuk, simak ulasan berikut untuk mengetahui informasi selengkapnya! Summary. Apa yang dimaksud dengan Desentralisasi ? Pengertian Desentralisasi adalah adanya suatu bentuk pemerintahan di mana otoritas dan kekuasaan tidak terpusat tetapi diperluas ke daerah. Ada juga yang mengartikan otonomi daerah sebagai kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasari. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Rendra Topan Organisasi Pemerintahan Leave a comment. Mengurangi Peran Pemerintah Pusat. Serafica Gischa. Sentralisasi adalah suatu penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. Oleh: Adam Mulya Bunga Mayang, S. 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul “Pemerintah Desa/Marga”, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun kewenangan tersebut. 22 Indikator dan Target Kinerja a. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3, " Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Otonomi Daerah: Arti, Maksud dan Tujuannya. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. Dalam Peraturan Pemerintah No. Di satu sisi, undang-undang memperbolehkan daerah untuk mengatur bagaimana keuangan daerahnya masing-masing termasuk dalam persoalan penggajian pegawai. Pada hakekatnya, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan intervensi. Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung. Dalam peraturan ini pula, pemerintah daerah (Pemda) harus. Menurut UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dlaam UUD 1945. Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa Penetapan Presiden ini bertujuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menertibkan pemerintahan daerah sesuai. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara. Artikel ini akan menjelaskan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. swapraja) adalah wilayah atau daerah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang. Ketiga urusan tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. com - Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. com. Hukum Positif Indonesia-. politik luar negeri, b. Pengertian Pemerintah Daerah – Seperti yang di atur dalam undang-undang dimana Negara mengakui serta menghormati dari berbagai satuan pemerintahan daerah baik itu yang sifatnya secara. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Optimalisasi APBD dan Investasi Daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, utamanya dalam menangani urusan daerah. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Daerah (Perda). lia. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah perbuatan. sehingga isinya tidak bisa perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Sedangkan pemerintah daerah yakni penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7). urusan pemerintahan pilihan, yang dimaksud urusan pemerintahan wajib terdiri. Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Perbedaan Kebijakan Tiap Daerah. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Penyesuaian format penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014. 1. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan mencakup pengertian yang luas, baik itu MPR, DPR, BPK, MA, dan Pemda-Pemda. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan. Hal-hal yang harus termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP): LAKIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. 2) Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa Itu Pemerintahan Daerah? Pemerintahan daerah merupakan pengelola kekuasaan Negara yang berada di wilayah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baik instansi pemerintahan maupun swasta, masing-masingnya memiliki kelebihan dan. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik. Baca juga: Lembaga-lembaga. Daerah otonom atau daerah yang biasa disebut sebagai Maura swatantra, adalah wilayah yang memiliki kekuasaan otonom. Pendapatan Asli Daerah (bahasa Inggris: Original Local Government Revenue) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). .